KONSERVASI SUMBER DAYA  PESISIR DALAM MENINGKATAN EKONOMI SUMBER DAYA ALAM

Oleh Yusran Kapludin. 2011

Pendahuluan

Fokus pengembangan ekonomi di Indonesia bergerak dari sumberdaya terrestrial  ke sumberdaya laut dan pesisir dalam PJP II (1993-2018). Pergeseran itu sendiri didukung oleh fakta bahwa : (1) 63% (3.1 juta km) dari wilayah Indonesia adalah lautan yang kaya akan sumberdaya alam, dan (2) sumberdaya daratan akan semakin bekurang dan sulit untuk dikembangkan. Pengalaman dalam pengembangan sumber daya pesisir dan laut selama PJP I (1967-1992) menghasilkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga degradasi sumberdaya alam.

Di wilayah pesisir degradasi akan sampai pada level yang mengancam kelangsungan ekosistem pesisir dan laut untuk mensupport pengembangan ekonomi Indonesia kedepan.  Meskipun terjadi degradasi lingkungan, Indonesia tidak dapat menghentikan pembangunan sumberdaya pesisir dan laut  karena Negara ini masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang makmur. Tantangan untuk manajer dan perencana pesisir di Indonesia sekarang adalah mengembangkan sumberdaya pesisir dan laut untuk mencapai manfaat yang maksimum dan saat yang bersamaan merawat kapasitas lestari dari ekosistem,  tidak berarti melebihi daya dukung ekosistem (Dahuri, 1998).

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri dkk., 2004).  Wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki fungsi  sangat penting, karena menyediakan berbagai sumberdaya alam (SDA) baik yang dapat pulih (renewable resource) maupun sumberdaya alam yang tidak dapat 2 pulih (non renewable resource).  Menurut Mulyadi (2005), sumberdaya yang dapat pulih terdiri atas : hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut serta sumberdaya perikanan laut. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir.  Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi, juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia.  Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud  meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan pelatihan, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim, kawasan perlindungan.

Dengan terbatasnya luas lahan dan sumberdaya di daratan serta meningkatnya jumlah penduduk, maka banyak kegiatan pembangunan dialihkan dari daratan ke arah pesisir dan lautan. Sehubungan dengan semakin banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang mengambil tempat di wilayah pesisir, antara lain untuk budidaya perikanan, pelabuhan, pariwisata, industri dan perluasan kota, maka sering timbul adanya konflik.  Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya oleh berbagai sektor yang terjadi pada lokasi yang sama, pada akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem seperti erosi, pencemaran lingkungan dan degradasi lahan.  Pengelolaan kawasan yang bersifat sektoral yang hanya bertujuan untuk memaksimumkan produksi tanpa memperhitungkan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta  keterbatasan kemampuan daya asimilasinya, maka akan memicu terjadinya degradasi lingkungan dan menurunnya nilai sumberdaya alam itu sendiri.

Oleh karena itu dalam pengelolaan pembangunan wilayah pesisir diperlukan keterpaduan dalam perencanaannya agar sumberdaya bersangkutan terjaga keberlanjutannya. Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan daratan yang antara lain meliputi pemanfaatan sumberdaya lahan, selain memberikan dampak lingkungan yang positif juga memberikan dampak yang negatif.   Hal positif dari perubahan itu adalah kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat, melalui peningkatan ekonomi.  Sedangkan dampak negatif dari perubahan itu adalah tingginya tingkat erosi tanah, timbulnya pencemaran yang mengakibatkan lingkungan menjadi terdegradasi yang berdampak pada perubahan kesejahteraan masyarakat.  Setiap eleman masyarakat akan menanggung peningkatan /penurunan  kesejahteraan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat aksesibilitas  masyarakat terhadap sumberdaya pesisir tersebut yang dicerminkan dari pola usaha yang dilakukan oleh masyarakat selama ini.

Penurunan kualitas lingkungan dan munculnya berbagai konflik kepentingan akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan ekosistem yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar hal tersebut, masyarakat dan pemerintah semakin menyadari perlunya melakukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kehidupan yang berkelanjutan pula.  Menurut (UNEP dan WWF, 1993. dalam laporan PT. Intermulti Planindo, 2004), Pembangunan berkelanjutan diartikan  sebagai kegiatan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan  kepentingan menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem sehingga tidak melampaui batas kemampuannya, serta keseimbangan pemanfaatan SDA dan sumberdaya lahan (SDL) antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang termasuk keadilan sosial dan suatu lingkungan yang sehat.   Salah satu strategi dalam pembangunan berkelanjutan adalah perlunya melakukan suatu konservasi sumberdaya alam pesisir.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi Nasional.

 B.       Permasalahan

Dari Latar belakang diatas adapun permasalahan yang di angkat dalam makalah ini meliputi:

1)      Apa yang dimaksudkan dengan Konservasi sumberdaya alam pesisir

2)      Mengapa konservasi sumber daya alam pesisir sangat di perlukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sumber daya alam

3)      Bagaimana konservasi sumber daya alam pesisir dalam meningkatkan ekonomi sumber d

Pengertian dan tujuan Konservasi sumber daya alam pesisir

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. UU Lingkungan hidup No. 5 tahun 1990.

Konservasi sumber daya pesisir merupakan salah satu implementasi pengelolaan ekosistem sumber daya  pesisir dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Pemenfaatan sumber daya alam di lingkungan konservasi pesisir diatur melalui zona-zona yang ditetapkan sehingga kegiatan – kegiatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan termasuk pengunan alat yang dapat merusak populasi ikan dan biota dan menjamin pelestarian perlindungan yang lebih baik untuk keberlanjutan sumber daya alam pesisir. (Supriharyono, 2009; 290).

Konservasi sumberdaya pesisir memiliki tujuan untuk  melindungi dan menyelamatkan ekosistem sumberdaya pesisir. Menurut IUCN(1994) dalam (Supriharyono, 2009; 290-291). Bahwa tujuan kawasan konservasi pesisir yaitu: 1)      Melindungi dan mengelola sistem laut dan eustaria supaya dapat bermanfaat secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang dan mempertahanan keanekaragaman genetik 2)      Untuk melindungi penurunan, tekanan, populasi dan spesies langka, terutama pengawetan habitat untuk kelangsungan hidup organisme 3)      Melindungi dan mengelola kawasan yang secara nyata merupakan siklus hidup spesies ekonomi penting, 4)      Mencegah aktivitas luar yang memungkinkan kerusakan  kawasan konservasi pesisir. 5)      Memberikan kesejahteraan secara terus-menerus kepada masyarakat dengan menciptakan kawasan konservasi peisir, menyelamatkan, melindungi dan mengelola kawasan yang mempunyai nilai estetika, budaya serta sejarah, untuk generasi yang aka datang,6)      Mempermudah dalam menginterprestasikan sistem kawasan pesisir untuk tujuan konservasi, pendidikan dan para

Pentingya Konservasi sumber daya alam pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekonomi sumber daya alam.

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang paling padat dihuni oleh manusia serta tempat berlangsung berbagai macam kegiatan pembangunan. Konsentrasi kehidupan manusia dan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah tersebut disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat, yaitu bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang paling produktif di bumi, wilayah pesisir menyediakan kemudahan bagi berbagai kegiatan, dan wilayah pesisir memiliki pesona yang menarik bagi obyek pariwisata. Hal-hal tersebut menyebabkan kawasan pesisir di dunia termasuk Indonesia mengalami tekanan ekologis yang parah dan kompleks sehingga menjadi rusak. Di Indonesia kerusakan wilayah ini terutama disebabkan oleh pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa ada perhatian yang memadai terhadap karakteristik, fungsi, dan dinamika ekosistem. Padahal wilayah pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya diharapkan akan menjadi tumpuan pembangunan nasional pada abad ke-21.

Oleh karana itu diperlukan perbaikan yang mendasar di dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya alam pesisir. Pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu diganti dengan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan dan praktek pengelolaan pembangunan wilayah pesisir yang selama ini dilaksanakan secara sektoral dan terpilah-pilah, perlu diperbaiki melalui pendekatan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, banyak kawasan- kawasan pesisir di dunia termasuk Indonesia telah mengalami tekanan ekologis yang semakin parah dan kompleks, baik berupa pencemaran, over- eksploitasi sumberdaya alam dan pengikisan keanekaragaman hayati, degradasi fisik habitat pesisir, maupun konflik pennggunaan ruang dan sumberdaya.  Bahkan, di beberapa daerah pesisir tingkat kerusakan ekologis tersebut telah mencapai atau melampaui daya dukung lingkungan dan kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) dari ekosistem wilayah pesisir untuk menopang kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia di masa-masa mendatang.

Hal ini terutama disebabkan oleh paradigma dan pola pembangunan yang selama ini terlampau berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa adanya perhatian yang memadai terhadap karakteristik, fungsi, dan dinamika ekosistem wilayah pesisir yang menyusun daya dukung dan kapasitas ekosistem ini bagi kelangsungan pembangunan. Padahal seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia, yang diperkirakan akan mencapai 276 juta jiwa pada tahun 2010, dan kenyataan bahwa sumberdaya di daratan (lahan atas) semakin menipis, maka wilayah pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terkandung di dalamnya diharapkan menjadi pilar dalam pengembangan perekonomian nasional

Oleh karena itu, jika bangsa Indonesia hendak memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya wilayah pesisir bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa secara berkesinambungan, maka diperlukan perbaikan mendasar di dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir. Paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu diganti dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang sudah menjadi kesepakatan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia sejak KTT Bumi di Rio de Jenairo 1992.  Pendekatan dan praktek pengelolaan pembangunan wilayah pesisir yang selama ini secara dominan dilaksanakan secara sektoral dan terpilah-pilah, perlu diperbaiki melalui pendekatan pengelolaan secara terpadu. (Dahuri, 1998)

Menurut Suparmoko (2008;179) bahwa sumber daya pesisir merupakan sumber daya milik umum sehingga untuk menentukan harga sangat sukar ditentukan ada dua syarat yang mencirikan sumber daya alam milik bersama atau umum yaitu: 1)        Tidak terbatasnya cara-cara pengambilan, 2)        Terdapat interaksi di antara para pemakai sumber daya itu sehingga terjadi saling berebut satu sama lain dan terjadi eksternalitas biaya yang sifatnya disekonomis.

Pada ciri yang pertama dari sumber daya milik umum orang atau perusahan bebas masuk untuk mengambil manfaat, sedangkan untuk ciri kedua adanya orang atau perusahaan yang berdesakan karena mereka bebas masuk, maka terjadi interaksi yang tidak menguntungkan yang secara kuantitatif berupa biaya tambahan yang harus diderita oleh masing-masing pengusaha sebagai akibat keadaan yang berdesakan itu, misalnya  karena banyaknya perusahan atau orang yang berlalu lalang mengunakan jalan raya maka kelancaran transportasi menjadi terhambat sehingga menimbulkan kerugian dari segi waktu dan hilangnya bahan bakar secara ekstra dalam hal ini biaya eksternal (external cost) .hal ini pada prinsipnya menimbulkan biaya eksternal yang pada akhirnya menimbulkan kecendrungan pengelolaan ke arah deplesi.

Sumberdaya alam pesisir yang juga merupakan sumberdaya milik bersama (common property) dan terbuka untuk umum (open acces) maka  pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah. Pemanfaatan yang demikian cenderung melebih daya dukung sumberdaya (over eksploitatiton).  Perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang  kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (market driven) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.( Stanis Stefanus dkk, 2007;67)

Hal ini terjadi karena banyaknya perusahan konsumen yang bebas masuk untuk memanfaatkan sumber daya alam pesisir dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi ekspansi  produksi yang besar menyebabkan terjadi penumpukan hasil produksi, maka harga jual menjadi turun sementara permintaan terhadap produk atau sumber daya menjadi naik. Sementara dari sisi biaya produksi dengan adanya ekspansi yang berlebihan menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat disebabkan adanya biaya marginal yang meningkat karena penyusutan persediaan /cadangan sumber daya alam dan juga tambahan biaya untuk mencari sumber daya baru, dan biaya marginal meningkat karena berdesaknya perusahan dalam merebut sumber daya alam sehingga terjadi eksternalitas dalam biaya. (Suparmoko, 2008;177-178).

 Menurut Purwanto (2003;34), mengatakan bahwa ketersediaan (stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (fishing ground) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan,  penggunaan alat dan teknik serta teknologi penangkapan yang  tidak ramah lingkungan. Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produkstif.

 3. Konservasi sumber daya alam pesisir dalam meningkatkan ekonomi sumber daya alam

1) Perencanaan Konservasi sumber daya alam pesisir

Berbagai aktivitas pembangunan terhadap ekosistem sumber daya pesisir maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan bijaksana termasuk didalamnya konservasi sumberdaya alam pesisir. Menurut (Supriharyono, 2009; 298-302) bahwa setiap perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir perlu mempertimbangkan beberapa pertimbangan yaitu yang bersifat ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Disamping itu perencana harus menentukan juga informasi atau data penting yang akan di perlukan untuk pengelolaan wilayah pesisir.

  1. Pertimbangan ekonomis

Pertimbangan ekonomis adalah pertimbangan yang berkaitan dengan masalah nilai ekonomis dari pada sumber daya alam yang ada di daerah pesisir yang akan dikelola antara lain:

a)      Apakah daerah tersebut penting untuk masyarakat sehari-hari baik berupa sumber bahan makanan dan bangunan
b)      Apakah daerah tersebut penting sebagai penghasil barang-barang yang dapat dipasarkan baik berupa bahan makanan maupun jasa
c)      Apakah daerah tersebut penting untuk rekreasi atau parawisata yang menghasilkan uang selain berupa barang

  1. Pertimbangan Lingkungan

Pertimbangan  lingkungan di sini adalah apakah lingkungan pesisir tersebut penting untuk hal-hal berikut:

a)        Stabilitas fisik pantai seperti adanya hutan mangrove yang memperkuat pantai dari gelombang laut atau menjaga kemungkinan terjadinya bahaya abrasi.

b)        Tujuan Ekonomi, apakah di daerah- daerah tersebut memiliki barang-barang dan / jasa yag mempunyai nilai ekonomis penting untuk dilindungi

c)        Tujua budaya, apakah daerah tersebut mempunyai norma-norma atau situs-situs budaya yang patut untuk dipertahankan atau dilindungi

d)       Apakah daerah tersebut penting untuk mempertahankan stok hewan dan tumbuhan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan serta plasma nutfah.

Pertimbangan Sosial Budaya

Untuk pertimbangan sosial budaya adda beberapa hal perlu diketahui

a)      Untuk pengakuan tradisi

b)      Nilai sosial dan budaya

c)      Untuk mempertahankan tradisi untuk generasi yang akan datang

d)     Untuk sasaran keagamaan.

 2).   Pengelolaan sumber daya Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

 Untuk dapat mengelola pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan (on a sustainable basis), perlu pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang batasan dan karakteristik utama dari wilayah tersebut.

Menurut (Dahuri, 1998) bahwa pengelolaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan, terdapat lima karakteristik utama dari ekosistem pesisir dan lautan yang harus dipahami oleh para perencana dan pengelola, serta kemudian dijadikan sebagai landasan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan kedua wilayah tersebut.

Pertama,  bahwa komponen hayati dan nir-hayati dari suatu wilayah pesisir membentuk suatu sistem alam (ekosistem) yang sangat kompleks. Keadaan yang kompleks ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang unik yang tersusun oleh berbagai ragam proses biofisik (ekologis) dari ekosistem daratan dan lautan.  Faktor-faktor lingkungan (seperti angin, gelombang, pasang-surut, suhu, dan salinitas) di perairan pesisir sangat bervariasi dan secara gradual berubah dari arah darat ke laut. Oleh karena itu, ekosistem pesisir telah beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, dan ekosistem pesisir dapat sangat tahan atau sebaliknya sangat rentan terhadap gangguan (perubahan) kondisi lingkungan baik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun  bencana alam.

Contoh kasus, terumbu karang sangat tahan terhadap gempuran gelombang dan badai, tetapi ekosistem pesisir ini sangat rentan terhadap sedimentasi (pelumpuran).  Hewan karang seringkali  sangat sensitif terhadap perubahan kecil dari salinitas atau suhu perairan, bahkan terhadap perubahan suhu perairan. Sebaliknya, ekosistem hutan mangrove sangat tahan terhadap perubahan suhu, salinitas, dan kandungan sedimen perairan.

Contoh Kasus, ekosistem mangrove sangat rentan terhadap perubahan aliran air tawar, sirkulasi air, dan tumpahan minyak. Lebih dari itu, terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas.  Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir (misalnya mangrove), cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya, jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain) di lahan atas suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara arif (berwawasan lingkungan), maka dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan lautan.

Fenomena inilah yang kemungkinan besar merupakan faktor penyebab utama bagi kegagalan panen tambak udang yang akhir-akhir ini menimpa kawasan Pantai Utara Jawa. Karena, untuk kehidupan dan pertumbuhan udang secara optimal diperlukan kualitas perairan yang baik, tidak tercemar seperti Pantai Utara Jawa. Contoh lain adalah pembuatan bendungan (damming) di daerah hulu suatu sungai akan memutus (memblokir) jalur migrasi dari jenis-jenis organisme perairan (seperti ikan salmon, sidat, dan udang galah), sehingga merugikan kegiatan perikanan pesisir yang letaknya mungkin mencapai ratusan kilometer dari lokasi bendungan tersebut

Kedua, dalam suatu kawasan pesisir (Kalianda – Bandar Lampung, misalnya), biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa   lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan, seperti tambak, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, industri dan pemukiman.

Ketiga, dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki ketrampilan/keahlian dan kesenangan (preference) bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. perubahan suhu perairan dan penyediaan unsur hara dapat menurunkan populasi (stok) ikan di perairan pesisir, seperti yang telah ditunjukkan oleh dampak El Nino terhadap stok ikan sardine di Samudra Pasifik (UNESCO, 1993) padahal, sangat sukar atau hampir tidak mungkin, untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah secara mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.

Keempat, baik secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (single use) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Contohnya, lagi-lagi pembangunan tambak udang di Pantai Utara Jawa, yang sejak tahun 1982 mengkonversi hampir semua pesisir termasuk mangrove (sebagai kawasan lindung) menjadi tambak udang.  Sehingga, pada saat akhir 1980-an sampai sekarang terjadi peledakan wabah virus, sebagian besar tambak udang di kawasan ini terserang penyakit yang merugikan ini.  Kemudian, pada tahun 1988 ketika Jepang memberhentikan impor udang Indonesia selama sekitar 3 bulan, karena kematian kaisarnya (rakyat Jepang berkabung, tidak makan udang), maka mengakibatkan penurunan harga udang secara drastis dari rata-rata Rp. 14.000,- per kg menjadi Rp 7.000,- per kg, sehingga banyak petani tambak yang merugi dan frustasi.

Kelima, kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (common property resources) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (open access).  Padahal setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan.  Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, over- eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini. Isu tentang hak kepemilikan lahan dan alokasi sumberdaya merupakan sumber utama konflik di kebanyakan daerah pesisir.  Lahan pasang-surut (tanah timbul), dasar laut pesisir, dan perairan pesisir pada umumnya tidak adak pemiliknya.  Demikian juga tentang hak terhadap pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ketiga daerah tersebut, kebanyakan belum ada sistem pengaturannya.  Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan di atas, daerah pesisir ini biasa disebut sebagai sumberdaya milik bersama, dimana berlaku azas pemanfaatan secara bebas oleh siapa saja (open acces).  Memang, azas open acces ini sesuai untuk kondisi, dimana permintaan masyarakat terhadap sumberdaya jauh lebih kecil dari pada kemampuan ekosistem pesisir untuk menyediakannya.  Akan tetapi, ketika tingkat permintaan terhadap sumberdaya lebih besar ketimbang jumlah yang dapat disediakan oleh alam, maka sistem alokasi sumberdaya menjadi sangat penting untuk diterapkan.  Apabila sistem alokasi sumberdaya semacam ini tidak diberlakukan, maka persaingan tidak sehat antar pengguna sumberdaya (resource users) akan muncul, kemudian menciptakan mentalitas “free-for- all” diantara pengguna sumberdaya, dan pada gilirannya akan mengakibatkan pengikisan sumberdaya (resource depletion) serta konflik sosial yang menjurus pada pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Lebih jauh, suatu pola penggunaan sumberdaya pesisir dan lautan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan acap kali bertentangan dengan pola penggunaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi sektor swasta. Fenomena semacam ini terjadi, karena banyak produk dan jasa-jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem pesisir bersifat intangible (tidak dapat dirasakan langsung atau belum mempunyai nilai pasar) bagi pihak swasta.  Misalnya, hutan mangrove dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sangat besar bagi masyarakat secara keseluruhan, jika  dikonservasi sebagai habitat dan daerah pemijahan bagi biota perairan (perikanan); sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak, tsunami dan badai; sebagai pelindung lahan darat dari perembesan air laut (salt interusion); sebagai pembersih alamiah pencemaran pantai; sebagai sumber plasma nutfah; dan lain sebagainya.  Akan tetapi, dari sudut pandang pengusaha swasta, lahan hutan mangrove akan memberikan keruntungan ekonomis maksimal, jika dikonversi secara total menjadi pertambakan udang, pemukiman (semacam Pantai Indah Kapuk), kawasan industri, atau peruntukan pembangunan lainnya.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu dadalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harua melibatkan minimal tiga unsur yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonomi kawasan.

perencanaan pembangunan pesisir secara terpadu harus memperhatikan tiga prinsip pembnagunan berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

  1. Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manafaat (cost benefit analysis). Misalnya pembangunan pabrik di wilayah pesisir harus memperhitungkan tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan limbah ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dan lain-lain.
    1. Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.
    2. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang, termasuk didalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, dan mitigasi bencana.

Sumber daya pesisir adalah merupakan integrasi dari semua potensi alam, potensi manusia, potensi buatan dan potensi kelembagaan. Menurut Adisasmita (2006) sumber daya merupakan semua potensi yang disediakan oleh alam dan manusia, baik dalam bentuk tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun sosial budaya. Pengelolaan sumber daya pesisir dalam menghasilkan barang untuk kebutuhan pangan, peralatan, dan hiasan belum optimal. Para nelayan masih melakukan usaha ekstratif yang diperoleh dari generasi sebelumnya dengan fokus penangkapan, dan pada usaha generatif, masih keterbatasan manajemen dalam usaha, yang membuat mereka tetap dalam belenggu kemiskinan. Sumber daya alam ikan dan hutan bakau bersifat replenishable resource (sumber daya yang selalu ada dan muncul secara alami) dan renewable yang berlimpah, kekayaan sumber daya alam belum dimanfaatkan untuk komoditi apa yang harus diproduksikan. Sumber daya perikanan meskipun dapat pulih, perlu dikelola dengan prinsip dan kaidah yang benar agar tidak mengalami deplasi degradasi dan kepunahan Nikijuluwu, 2006 (dalam Ramli, 2008)

Teori ekonomi sebagai landasan pengambilan keputusan, apa yang harus di produksi, bagaimana caranya, dan bagaimana distribusinya, belum dilakukan secara optimal atas sumber daya pesisir dan laut yang berlimpah. Pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap pengolahan sumber daya pesisir dan laut yang berlimpah adalah bagian yang tak terlepas dari pembangunan desa. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat bertujuan membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri dengan berbasis pada pengembangan potensi alam dan lingkungan (Dahuri, dkk, 2004).

Menurut Budiharsono (2005) dalam (Ramli, 2008) bahwa pembangunan wilayah pesisir dan lautan dengan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah terpadu sekurang-kurangnya memperhatikan enam aspek, yang merupakan pilar-pilar pembangunan wilayah.

Aspek biogiofisik meliputi kandungan sumber daya hayati, sumber daya non  hayati, jasa-jasa kelautan maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah pesisr dan lautan. Aspek ekonomi meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan. Aspek sosial budaya politik dan hankam meliputi kependudukan, kualitas sumber daya manusia, posisi tawar (dalam bidang politik) budaya masyarakat pesisir dan lautan serta pertahanan dan keamanan. Aspek lokasi meliputi ruang (spasial) yang berkaitan dengan tempat komoditi kelautan diproduksi, dan bagaimana memperoleh sarana produksi, diolah, dan dipasarkan. Aspek lokasi juga menunjukan keterikatan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan aspek sarana produksi, produksi, pengolahan maupun pemasaran. Aspek lingkungan meliputi kajian mengenai bagaimana proses mengambil input dari ekosistem, dapat menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kelestarian lingkungan. Aspek kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, dapat juga serangkaian peraturan pusat maupun peraturan daerah dan lembaga-lembaga sosial ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Apakah dapat memberikan respon yang positif terhadap pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan laut.

Pengelolaan sumber daya perairan laut dengan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dari sentralisasi ke disentralisasi, mempunyai makna  (Adisasmita R; 2006) dalam (Ramli, 2008) .

1)      Pengelolaan berorientasi pada mekanisme pasar (dimand and market driven)

2)       Pengelolaan berbasis sumber daya dan masyarakat (Resource and Commonity based Development)

3)      Pengelolaan tidak harus seragam tetapi harus sesuai kepentingan dan budaya masyarakat lokal.

4)      Pengelolaan secara berkeadilan (harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat).

Pendekatan pada paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya perairan laut harus:

1) Pendekatan komprehensif (holistik), Multisiktinal dan terpadu

2) Pendekatan skema spesial

3) Pendekatan Partisipatif

4) Pendekatan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Banyak kegiatan pembangunan ekonomi kawasan pesisir yang berlangsung tanpa perencanaan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai sumber daya alam dan manusia di kawasan pesisir, akibatnya banyak masalah sosial ekonomi lingkungan yang muncul di kawasan pesisir yang akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fauzi Adam Anna. S (2005) dalam (Ramli, 2008) Sumber daya perairan menyediakan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan manusia, jika pemanfaatan yang berlebihan dapat mengakibatkan timbulnya degradasi pada sumber daya perairan, untuk itu pengenalan terhadap metode optimasi ekonomi sumber daya selama langsung maupun tidak langsung oleh mereka yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

2 responses »

  1. zulham says:

    tanks ae atas informasi dari_mu ..
    salam kenal ja sama_mu …/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s